Demokrat Minta Moeldoko Tidak Jadi Beban Istana Terkait Isu Kudeta

demokrat-minta-moeldoko-tidak-jadi-beban-istana-terkait-isu-kudeta

Demokrat Minta Moeldoko Tidak Jadi Beban Istana Terkait Isu Kudeta – Partai Demokrat menghendaki Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko untuk tidak menjadi beban Istana Kepresidenan RI. Moeldoko dikira sebagai sosok pejabat tinggi pemerintahan yang terlibat didalam isu kudeta partai berlambang Mercy itu.

Demokrat Minta Moeldoko Tidak Jadi Beban Istana Terkait Isu Kudeta

demokrat-minta-moeldoko-tidak-jadi-beban-istana-terkait-isu-kudeta

“Jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden semestinya menjadi pemeriksaan untuk mengkalkulasi bersama detail manuver dan agendanya yang katanya bersifat privat agar tak menjadi beban Istana,” kata Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat,

Itu pun, sambung Kahmar, sebagai respons atas pengakuan Moeldoko yang menghendaki agar tudingan terhadap dirinya tidak dikaitkan bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Istana. Slot Online Bonus Terbesar
Menurutnya sulit tidak mengaitkan hal tersebut, lantaran jabatan Moeldoko sebagai KSP telah menempel sebagai salah satu orang didalam lingkaran kekuasaan Jokowi.

“Dengan jabatannya berikut sulit untuk tidak mengaitkan dan menghubung-hubungkan Moeldoko bersama Istana. Sejatinya Moeldoko memahami posisi itu,” ujar Kamhar.

Dia menegaskan bahwa DPP Partai Demokrat telah melakukan pendalaman terhadap masalah usaha penggulingan terebut. Selain itu, pihaknya terhitung telah bersurat ke Istana untuk menghendaki klarifikasi mengenai dugaan keterlibatan Moeldoko.

“Partai Demokrat telah bersurat secara formal dan menghendaki klarifikasi Istana agar duduk perkara menjadi terang benderang. Kita monitor dan menunggu klarifikasi Istana,” kata dia.

Menanggapi pengakuan Moeldoko yang menghendaki agar Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoono (AHY) sebagai pemimpin tidak terlalu terbawa perasaan (baper), Kamhar menegaskan pihaknya justru melakukan langkah demokratis.

Ia menjelaskan, langkah yang disita AHY fungsi mengajak publik melakukan pemeriksaan atas kekuasaan sekaligus sebagai pemeriksaan demokrasi. Mengingat, dugaan gerakan kudeta ini disinyalir ditunaikan orang didalam Istana Kepresidenan.

“Praktik layaknya ini telah terjadi sebelumnya dan efisien memecah belah dan mengambil alih kekuasaan lebih dari satu partai politik layaknya yang dulu terjadi, yang teranyar dialami Partai Berkarya. Berkaca dari itu, Partai Demokrat mengambil langkah cepat untuk cegah tangkal. Pak Moeldoko yang semestinya tak baper dan ngeles,” kata Kamhar.

Sebelumnya, Senin (1/2),

Dia menyebut tersedia sejumlah eks kader, kader, dan pejabat pemerintah yang terlibat didalam usaha ini.

Kepala Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief kemudian memperjelas bahwa tudingan itu dialamatkan kepada Moeldoko.

Pada hari yang sama, malamnya, Moeldoko menjawab tudingan tersebut. Dia pun menegaskan, “Jangan dikit-dikit istana. Dalam hal ini saya mengingatkan sekali lagi, jangan dikit-dikit istana dan jangan ganggu Pak Jokowi.”

Opini Tak Sehat Presiden Intervensi Internal Partai

Sementara itu, dari luar Demokrat, pengamat politik Saiful Mujani menganjurkan agar Moeldoko mundur dari jabatannya di istana sebab polemilk dugaan manuver terhadap partai politik.

“Tapi nasi telah menjadi bubur. Langkah kesatria adalah pak Muldoko mengundurkan diri dari KSP untuk memelihara kehormatan kantor presiden dan presiden sendiri,” kata Saiful dikutip dari account twitternya @saiful_mujani, Selasa siang.

Saiful menjelaskan jika Moeldoko dambakan cawe-cawe bersama internal Demokrat, hendaknya langsung bergabung dan merubah kader lainnya untuk ambil alih kepemimpinan.

“Jangan terhadap posisi bersama jabatan kepala KSP turut cawe-cawe, konflik kepentingan, jaga martabat kantor presiden dan presiden yang dilayaninya,” ucap dia.

Lebih lanjut, jika Moeldoko tidak mengundurkan diri dari jabatannya, ia menganjurkan agar dimundurkan.

“Dimundurkan dari terhadap opini tak sehat bahwa presiden intervensi internal partai orang, para indonesianis di luar telah berkesimpulan di bawah presiden Jokowi otoritarianisme telah kembali,” kata pendiri instansi survei SMRC berikut seraya menyinggung peneliti Indonesia dari Universitas Nasional Australia, Markus Mietzner.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *